Pasuruan (Humas) — Rapat Kerja Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo resmi dibuka pada Senin (20/1/2025) di Villa Mario Prigen, Pasuruan. Kegiatan yang berlangsung hingga Selasa (21/1/2025) ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Mufi Imron Rosyadi, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Imam Mukhozali, Ketua Pokjawas PAIS Hamid Bukhori, serta seluruh pengawas PAI di lingkup Kemenag Sidoarjo.
Ketua Pokjawas PAIS, Hamid Bukhori, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi landasan untuk menyusun program kerja selama satu tahun ke depan. “Kami berharap rapat kerja ini memberikan arah yang jelas bagi kinerja Pokjawas. Sekaligus kami memohon arahan dari Bapak Kepala Kankemenag agar program yang kami susun dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Hamid.
Sementara itu, Kepala Seksi PAIS Imam Mukhozali menegaskan pentingnya sinergi antara Seksi PAIS dan Pokjawas PAI. “Sebagai mitra, Seksi PAIS selalu mendukung Kelompok Kerja Pengawas PAI. Terima kasih kepada para pengawas yang telah menjadi ujung tombak dalam komunikasi dengan Guru PAI untuk meningkatkan pemberdayaan mereka di sekolah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengawas PAI untuk lebih sering turun ke lapangan. “Pengawas hendaknya mendengarkan keluhan dan hambatan yang terjadi di sekolah. Jangan sampai ada sekolah yang belum tersentuh oleh pengawasan PAI,” tambah Imam. Dalam sambutannya, Imam juga menyebut bahwa dari delapan sekolah yang memiliki program School Religious Culture (SRC), tiga di antaranya berhasil meraih posisi tiga besar dan menjadi role model. Lima sekolah lainnya masuk kategori favorit. “Program SRC ini adalah virus positif yang harus ditularkan ke sekolah-sekolah lain. Program ini tidak hanya kompetisi, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama agar peserta didik menjadi pribadi religius,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kankemenag Sidoarjo, Mufi Imron Rosyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya hasil raker untuk persiapan rapat bersama Kemenag pada awal Februari 2025. “Kegiatan ini harus menghasilkan catatan penting yang bisa menjadi rekomendasi. Kita perlu mendata capaian tahun lalu dan merancang program untuk peningkatan di tahun 2025,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti konsep Sekolah Moderasi Beragama. “Kita perlu menyaring sekolah yang layak menjadi pilot project Sekolah Moderasi Beragama. Selain teori, penerapannya harus nyata, seperti melalui kemah moderasi beragama atau kegiatan lain yang melibatkan praktik langsung. Kalau perlu, kita bentuk duta atau agen moderasi beragama,” tuturnya.
Loading ...