Sidoarjo – Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Sidoarjo Moh Sholehuddin menjadi salah satu narasumber kegiatan FGD Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Guru TPQ di aula Delta Karya Pemkab Sidoarjo pada Kamis, 12 Februari 2026.
Forum Group Discussion (FGD) yang penting ini dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Dhamroni Chudlori, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Ainun Amalia, S.Sos, Kabag Kesra Khudori, Kabid PAUD dan PNF Dikbud dan 40 orang dari unsur TPQ yaitu PG TPQ kabupaten dan Koordinator kecamatan.
FGD ini membahas tema pokok yaitu jenis – jenis bantuan APBN melalui Kemenag dan jenis bantuan APBD kabupaten Sidoarjo dan Provinsi untuk kesejahteraan guru TPQ.
Sholehuddin menjelaskan bahwa dari dana bantuan APBN melalui Kemenag RI adalah
1. Bantuan Inkubasi Bisnis Pondok Pesantren
2. Bantuan Rehab Kelas
3. Bantuan Rehab Asrama
4. Bantuan Halaqoh/ Kajian
5. Bantuan Peralatan Pembelajaran
6. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
7. Bantuan Insentif Guru TPQ, Diniyah dan Ponpes
Ainun Amalia mengatakan bahwa bantuan kesejahteraan untuk guru TPQ tahun 2026 di kabupaten Sidoarjo masuk dalam kode rekening dan judul ” Bantuan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan” bukan Bansos atau Hibah seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan kode rekening dan judul Bantuan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan adalah harga mati tidak bisa diubah.
Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa jumlah penerima bantuan belanja jasa tenaga pendidikan tahun 2026 adalah 5.636 guru. Jumlah tersebut dikirimkan karena PG TPQ kabupaten tidak mengirimkan data baru pada Desember 2025. ” Daripada tahun 2026 tidak ada satu pun guru TPQ yang menerima bantuan karena tidak ada data baru yang diusulkan oleh PG TPQ Kabupaten Sidoarjo, maka Dikbud mengirimkan data tersebut yang sudah terverifikasi oleh Emis Kemenag”, kata Didik , Staf Dikbud .
Loading ...