Kab. Sidoarjo (Humas) – Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah ditunjuk jadi Piloting Implementasi Kurikulum Merdeka adalah MI Negeri 2 Sidoarjo, MI Bilingual Muslimat NU Pucang, MINU KH Mukmin, MINU Ketegan Tanggulangin, MI Muhammadiyah 2 Kedungbanteng Tanggulangin, MI Muhammadiyah 3 Penatarsewu Tanggulangin dan MI Progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo
Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Sidoarjo Moh. Arwani didampingi Kasi Pendma Ahmad Fathoni, dan Provincial Manager INOVASI Jatim M. Andri Budi saat menutup pelatihan/pembekalan Kepala dan Guru Madrasah di Aula MI Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo, pada (11/3/2023) sore, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para kepala dan guru madrasah yang telah rela dan semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan program IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) selama 2 hari, tepatnya tanggal 10 dan 11 Maret 2023 di Aula MI Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo.
Arwani menuturkan, bahwa Kanwil Kemenag Jatim yang telah kerja sama dengan pihak INOVASI (Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia) ini menunjuk Sidoarjo sebagai Piloting Madrasah Ibtidiayah (MI) untuk penerapan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). “Dijadikan sebagai barometer Jawa Timur, oleh karena itu kita harus bangga, kebanggaan ini kita harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain. Makanya kita sangat apresiasi sekali atas perjuangan dan semangat para peserta,” tuturnya.
Hadir para tokoh pendidik dan tokoh INOVASI, para pengawas juga ikut mendampingi, di tengah-tengah kesibukannya. ”Saya harapkan pelatihan yang telah diikuti dengan baik ini bisa bermanfaat bagi madrasahnya, juga bermanfaat bagi madrasah yang lainnya,” harap Arwani.
Andri Budi selaku Provincial Manager INOVASI Jatim menjelaskan kalau pelaksanaan pelatihan IKM, atau semua kegiatan yang ada di Sidoarjo ini juga dipantau langsung oleh Kementerian Agama RI. Oleh karena itu kami mohon bila ada tim-tim dari pusat untuk meminta informasi, atau meninjau langsung hasil penerapan IKM saya harap bisa diterima dengan baik, bisa ‘Legowo’. “Jadi yang memantau bukan dari kami, tetapi langsung dari Kementerian Agama RI,”
