Kab Sidoarjo (Inmas)- Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur terkait dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) maka pada Jumat (30/7) dilakukan rapat koordinasi terkait teknik pengusulan tanda tangan elektronik bagi para pejabat eselon III, eselon IV, Kepala Madrasah, dan Kepala KUA.
Hadir dalam rapat ini Analis Kepegawaian, Humas, pejabat administrasi kepegawaian, Keuangan bertempat di ruang Kepala Subag TU.
Agenda pertama adalah pengusulan tanda tangan elektronik. “Segera mungkin untuk kita proses dengan langkah membuat surat edaran pada Kepala Seksi penyelenggara zakat wakaf, Kristen, Katolik , kepala madrasah, kepala KUA sekaligus menunjuk seorang admin dari masing masing satker,“ ungkap Kasubag TU, Moh Arwani.
Di kantor induk kita menunjuk dua prakom sebagai admin TTE untuk sekretariat, Bimas Islam, Penyelenggara adalan Arif Kurniawan, sedangkan untuk Seksi PHU dan Pendis adalah Ari Kurniawati, tujuh Madrasah Negeri dan 18 KUA masing masing menunjuk sendiri sebagai admin TTE,“ tegasnya.
Bahasan yang kedua terkait dengan penerapan program pengendalian gratifikasi. “Diharapkan seluruh pegawai untuk mengikuti E-learning Bimtek pengendalian gratifikasi melalui http://elearning.kpk.go.id dengan maksud agar seluruh ASN mengenal gratifikasi, definisi, dasar hukum sampai tata cara pelaporannya,” terang Arwani.
Pencegahan gratifikasi bukan aspek formal saja tetapi menjadi kesadaran bersama intern pribadi yang meliputi aspek budaya, aspek tata kelola untuk pengendalian sistem. “Mari bersama-sama mensukseskannya agar kita terhindar dari penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya. (HUMAS)
