Kab. Sidoarjo (Humas) – Lembaga Pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin) dan Pondok Pesantren berkembang pesat di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Kasi PD Pontren Kankemenag Sidoarjo Dr. Moh. Sholehuddin, M.Ag., Per Januari 2023 lembaga TPQ yang ber-IJOP mencapai 2343, Madin 704 lembaga dan Pondok Pesantren 138 lembaga. “Lembaga-lembaga tersebut memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dari sanalah santri mahir membaca Alquran, membaca kitab kuning dan kemudian berproses menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah.” ujar pria yang akrab disapa Gus Solehudin.
Dalam hal ini, pemerintah mengapresiasi terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam dengan memberi atensi yang baik berupa kebijakan dan dukungan anggaran baik dari APBN/APBD untuk pengalokasian Dana Insentif dan Bantuan operasional lembaga. Sedikitnya 72 lembaga dari unsur TPQ, Madin dan Pondok Pesantren di Kabupaten Sidoarjo diundang untuk hadir dalam rangka evaluasi dan updating data EMIS tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula PLHUT Kankemenag Sidoarjo pada Rabu (22/2). Tentunya, penguatan data EMIS ini mendukung langkah Kementerian Agama untuk mengajukan perencanaan anggaran lembaga pendidikan Islam selama satu tahun ke depan. “Sehingga dalam hal ini kami berharap semua lembaga ada peningkatan kedisiplinan dengan merespon cepat terhadap segala ketentuan yang berlaku.” jelas Kepala Kankemenag Sidoarjo Moh. Arwani saat membuka kegiatan ini.
Di hadapan peserta, Arwani berpesan agar lembaga TPQ, Madin dan Pondok Pesantren harus inovatif dan kompetitif. “Semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti sistem pembelajaran, Sarana Prasarana maupun SDM harus ada perubahan ke arah yang lebih baik.” ucap Arwani. “Semua hal terkait harus ada perubahan karena ini merupakan kunci utama dalam memajukan lembaga pendidikan Islam.” pungkasnya.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini ada Kepala Seksi PD Pontren Moh. Sholehuddin, M.Ag. serta Trisno Sugianto dari bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Jatim. Setelah pemaparan dari pemateri ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran lembaga untuk mengisi data EMIS dan untuk mengetahui kendala yang dialami sehingga akan dicarikan solusi terbaik agar memperoleh mapping data presentase data EMIS yang dilaksanakan.